Sejarah Pers di Bali dari Masa ke Masa

Oleh: Widminarko

Catatan atau buku yang dapat dijadikan refrensi bagi penulisan sejarah pers di Bali sangatlah langka. Satu-satunya buku yang yang relatif lengkap mengulas sejarah pers di Bali sebelum kemerdekaan adalah Wanita Bali Tempo Doeloe Perspektif Masa Kini tulisan I Nyoman Darma Putra (2003).

Dalam buku itu disebutkan, pers pertama di Bali muncul awal tahun 1924 dalam bentuk kalawarta (newsletter) dengan nama Shanti Adnyana (Pikiran Damai).

Shanti Adnyana disunting Ketut Nasa, I Nyoman Kajeng, I Gusti Putu Jlantik dan I Gusti Putu Cakra Tenaya.

Ketut Nasa mengundurkan diri pada bulan Mei 1925, sementara penerbitan kalawarta tersebut diteruskan I Gusti Putu Cakra Tenaya, namun namanya diubah menjadi Bali Adnyana (Pikiran Bali).

Ketut Nasa bersama kelompoknya kemudian menerbitkan majalah bulanan Surya Kanta, tahun 1925 itu juga. Surya Kanta berhenti terbit tahun 1928, sedangkan Bali Adnyana lenyap dari peredaran tahun 1931. Baik Shanti Adnyana, Bali Adnyana, dan Surya Kanta terbit di Singaraja.

Setelah Bali Adnyana dan Surya Kanta lenyap dari peredaran, di Singaraja terbit majalah Bhawanegara (1931-1935). Penerbitnya Yayasan Liefrinck van der Tuuk.

Selain majalah, yayasan ini juga mendirikan perpustakaan lontar yang bernama Gedong Kirtya. Jajaran Redaktur Bhawanegara saat itu, Dr. R. Goris; I Gusti Putu Jlantik; I Gusti Gde Jlantik; I Nyoman Kajeng; I Wayan Ruma.

Tahun 1936 di Singaraja terbit majalah Djatajoe (baca: Jatayu). Pemimpin redaksi pertamanya, I Gusti Nyoman Panji Tisna. Dalam perkembangannya, Djatajoe kemudian dikelola I Nyoman Kajeng dan Wayan Badhra. Majalah ini mampu terbit hingga tahun 1941.

Sejak Tahun 1948

Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Bali, terbitlah Suara Indonesia, yang terbit perdana 16 Agustus 1948. Perintisnya, Ketut Nadha (1925-2001).

K. Nadha merintis kariernya sebagai wartawan sejak usia 17 tahun saat bergabung sebagai wartawan Bali Shimbun pada masa penjajahan Jepang (1942-1945). Tahun 1945, ketika Jepang bertekuk lutut pada sekutu, K. Nadha secara diam-diam mencetuskan gagasannya untuk meneruskan perjuangan menerbitkan koran.

Rencana ini kemudian didukung kawan-kawannya yang merupakan teman seperjuangan saat bersama-sama bekerja di Bali Shimbun yakni I Gusti Putu Arka dan Made Sarya Udaya.

Dalam buku K. Nadha Sang Perintis (2001), I Gusti Putu Arka yang kemudian memilih berjuang sebagai guru di Perguruan Rakyat Saraswati, menyatakan Suara Indonesia dengan mottonya, ‘Dari Rakjat, oleh Rakjat, dan untuk Rakjat’ terbit tidak menentu, sesuai situasi keamanan saat itu.

Saat itu K. Nadha tetap konsisten. Jika sebagian rekannya berjuang secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan, ia berjuang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan ketajaman penanya, dan dengan semangat nasionalismenya menebar warta untuk mencerdaskan bangsa.

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) Nomor 10 Tahun 1960 menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pers untuk mendapatkan surat izin terbit. Tanggal 26 Maret 1965 Departemen Penerangan mengeluarkan peraturan yaitu Keputusan Menteri Penerangan Nomor 29/SK/M/65 mengenai ‘Norma-norma Pokok Pengusahaan Pers dalam rangka Pembinaan Pers Indonesia’.

Semua surat kabar diwajibkan berafiliasi pada partai politik atau organisasi massa yang diakui pemerintah. Tiap penerbitan pers harus mendapat pernyataan dukungan resmi dari partai politik atau organisasi massa atau Panca Tunggal. Susunan dewan redaksi juga harus mendapatkan dukungan resmi dari pihak yang dijadikan afiliasinya.

Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan Peperti dan Menteri Penerangan tersebut, penerbitan pers yang tidak memenuhi persyaratan dapat dicabut izinnya dan ditindak berdasarkan hukum yang berlaku, dan surat kabar atau majalah yang diterbitkan tanpa izin akan disita serta dimusnahkan.

Harian Suara Indonesia menyesuaikan diri dengan ketentuan itu dan memilih berafiliasi pada Partai Nasional Indonesia (PNI). Tahun 1965 namanya berubah menjadi Suluh Indonesia edisi Bali. Dan tahun 1966 berubah menjadi Suluh Marhaen edisi Bali menyesuaikan dengan perubahan nama penerbitan pers yang terjadi di lingkungan PNI di seluruh Indonesia.

Mengingat bertanggung jawab terhadap isi koran, PNI menempatkan kadernya sebagai pengasuh. Di Bali, PNI menunjuk Raka Wiratma menjadi Penanggung Jawab.

Raka Wiratma (1936-1986) yang sebelumnya menjabat staf redaksi bersama Raka Teja dan Raka Santeri, sejak itu menjabat pemimpin redaksi/penanggung jawab Suluh Indonesia/Suluh Marhaen edisi Bali. K. Nadha menjabat sebagai pemimpin umum/pemimpin perusahaan.

Sejak Raka Wiratma diangkat menjadi anggota DPRGR (1968-1971), Pemimpin Umum menetapkan Widminarko menjabat Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil Penanggung Jawab dan mengerjakan tugas sehari-hari sebagai Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab sejak 1 Mei 1968 (jabatan ini berakhir 31 Desember 2000).

Setelah diundangkannya UU Tentang Keteentuan-ketentuan Pokok Pers Nomor 11/1966, 12 Desember 1966, penerbit berkeinginan mengubah kembali nama korannya menjadi Suara Indonesia. Namun tidak diizinkan, karena sudah ada koran lain bernama Suara Indonesia. Maka, tahun 1971 dipilih nama baru, Harian Bali Post dengan penerbit PT Percetakan dan Penerbitan Bali Post.

Sejak tahun 1998 terbit beberapa penerbitan pers yang kemudian bergabung dalam Kelompok Media Bali Post yang dipelopori Harian Denpost (1 Oktober 1998), Tabloid (sekarang Koran) Mingguan Tokoh (9 November 1998), dan Dwimingguan berbahasa Inggris (sekarang Ingris, Jepang, dan Indonesia) Bali Travel News (4 Desember 1998).

Recommended For You

About the Author: pwibali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.